Pentingkah STR / Surat Tanda Registrasi Dipertahankan…?

Perlukah Peraturan Mengenai STR / Surat Tanda Registrasi dikaji ulang?

Tidak sedikit tenaga kesehatan dirumahkan secara sepihak oleh sebab tidak memiliki STR / Surat Tanda Registrasi . Bukan karena mereka tidak mampu atau tidak kompeten dibidangnya, mereka tidak memiliki STR / Surat Tanda Registrasi oleh sebab salah satu alasannya karena tidak seimbangnya antara upah yang didapat sebagai tenaga kesehatan dengan biaya yang mereka harus keluaran untuk mengurus STR / Surat Tanda Registrasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, STR / Surat Tanda Registrasi adalah sebuah legalitas yang diberikan oleh konsili masing-masing profesi kepada seseorang yang telah memenuhi syarat. STR / Surat Tanda Registrasi baru bisa diurus atau dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan apabila telah lulus uji kompetensi atau setidaknya dapat diperpanjang dengan memiliki SKP sejumlah yang ditentukan oleh tiap konsili profesi.

Berdasarkan ketentuan diatas, harusnya STR / Surat Tanda Registrasi perawat harus dikeluarkan oleh PPNI untuk perawat, atau IDI untuk dokter tapi kenapa harus MTKI atau Dinkes?

Seorang mahasiswa sarjana perawat contohnya, tidak bisa mengikuti ujian kompetensi begitu menyelesaikan pendidikannya, Ia harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi Ners, setelah itu baru memiliki kualifikasi untuk Ujian Kompetensi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pasal 21, tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Uji kompetensi itu sendiri diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.

Setelah mahasiswa lulus uji kompetensi berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

Singkatnya STR / Surat Tanda Registrasi adalah bukti untuk seseorang dapat bekerja. Hanya yang menjadi masalah dilapangan adalah bahwa gaji yang didapatkan tidak seimbang dengan tugas dan tanggung jawab yang tinggi apalagi biaya yang dikeluarkan oleh oleh seorang tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR / Surat Tanda Registrasi tersebut.

Mewajibkan seorang tenaga kesehatan untuk memiliki STR / Surat Tanda Registrasi tidaklah salah, hanya hendaknya pemerintah dapat lebih dahulu mengatur mengenai pengupahan seseorang yang telah memiliki STR / Surat Tanda Registrasi, karena masih banyaknya tenaga kesehatan yang dibayar kurang dari 1 Juta rupiah per bulan.

Apa Gunanya STR / Surat Tanda Registrasi bagi seorang tenaga kesehatan?

Bagi seorang tenaga kesehatan, hendaknya STR / Surat Tanda Registrasi tidak hanya sekedar legalitas untuk menjalankan praktik tapi juga standar penggajian, tidak mudah bagi seorang tenaga kesehatan untuk dapat lulus uji kompetensi agar dapat memiliki STR / Surat Tanda Registrasi.

Tidak cukup hanya memiliki STR / Surat Tanda Registrasi, seorang tenga kesehatan harus pula memiliki sejumlah legalitas lain yang menurut saya timpang tindih dan terlebih memakan biaya, misalkan seorang perawat, dia dapat bekerja apabila memiliki NIRA, STR, & SIPP. Adapun penjelasan dari ketiga penjelasan dari ketiga surat tersebut menurut Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 dan AD/ART PPNI adalah:fungsi str perawat, STR, Surat Tanda Registrasi, cara mengurus STR / Surat Tanda Registrasi, nira perawat, cara cek nira perawat, perbedaan str dan sip perawat

1. NIRA (Nomor Induk Registrasi Anggota)

NIRA dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI yang berlaku secara Nasional. Seorang perawat yang memiliki NIRA berarti perawat tersebut telah tercatat sebagai Anggota PPNI. Dalam pengurusan NIRA terbilang mudah perawat cukup mengakses simk.inna-ppni.or.id setelah itu melapor ke komisariat/ppni kab/kota telah melakukan pendaftaran NIRA secara online dan membayar besaran uang pangkal bagi anggota baru Rp. 100.000 ditambah iuran anggota sebesar Rp. 200.000 + Rp. 60.000 (unti ICN/Internation Council Nursing) jadi total pembayaran untuk menjadi anggota PPNI Rp. 360.000 (Rp. 100.000 uang pangkal & Rp. 260.000 iuran /tahun) hal ini sesuai dengan amanah AD/ART PPNI.

2. STR (Surat Tanda Registrasi)

STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) kepada perawat yang telah LULUS UJI KOMPETENSI (telah memiliki sertifikat kompetensi). UKOM (Uji Kompetensi) diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI Kemenristekdikti). Dengan memiliki STR menandakan perawat tersebut Kompoten dan bisa bekerja dipelayanan keperawatan baik difasilitas kesehatan ataupun mandiri. Persyaratan pengurusan STR perawat cukup menyediakan berkas (FC Ijazah Ners/Diploma, Sertifikat Kompetensi, & surat rekomendasi dari PPNI Provinsi) dan diajukan ke Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) yang berkantor di Dinas Kesehatan Provinsi.

3. SIPP (Surat Ijin Praktik Perawat)

SIPP bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan. Untuk pengurusan SIPP perawat mengajukan berkas (STR, Rekomendasi PPNI Kab/kota domisili) diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana perawat tersebut berdomisili. SIPP diberikan kepada perawat paling banyak 2 (Fasilitas kesehatan 1 dan Praktik Mandiri 1) untuk praktik mandiri perawat wajib mencantumkan papan praktik keperawatan.

Apa yang seharusnya Pemerintah berikan kepada tenaga kesehatan yang memiliki STR / Surat Tanda Registrasi?

Bagi tenaga kesehatan PNS atau pegawai negeri sipil, memiliki STR / Surat Tanda Registrasi adalah sebuah anugrah, karena dengan memiliki STR / Surat Tanda Registrasi, mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dari pemerintah, yaitu gaji dan tunjangan yang tinggi. Tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja dan melayani di rumah sakit swasta? atau non PNS?
Apa yang mereka dapatkan?

STR / Surat Tanda Registrasi adalah beban bagi mereka yang bekerja di Rumah sakit swasta karena tidak ada tunjangan lebih yang mereka dapatkan selain dari izin bekerja.

Untuk apakah Pemerintah STR / Surat Tanda Registrasi diberlakukan dan dengan syarat yang tidak mudah?

Katanya selain sebagai legalitas, STR / Surat Tanda Registrasi juga berfungsi sebagai regulator dan pelindung tenaga kesehatan lokal dari gempuran tenga kesehatan asing. Setuju banget! tapi mungkinkan tenaga kesehatan asing akan bekerja di Indonesia apabila tidak ada standar gaji yang jelas bagi mereka yang telah memiliki STR / Surat Tanda Registrasi?

Menurut saya, inilah yang seharusnya pemerintah sediakan sebelum mengeluarkan dan memberlakukan undang Undang mengenai STR / Surat Tanda Registrasi, yaitu:
1. Menyiapkan standar peraturan upah minimal bagi seorang tenaga kesehatan yang telah memiliki STR / Surat Tanda Registrasi

Seharusnya ada gaji minimal seorang tenaga kesehatan, tidak seenakknya saja memberikan upah, gaji buruh yang berpendidikan SMA lebih tinggi daripada Seorang Sarjana yang memikul tanggung jawab dalam menyelamatkan nyawa orang.

2. Menyiapkan peraturan atau sistem pemberian tunjangan profesi bagi setiap tenaga kesehatan yang telah memiliki STR / Surat Tanda Registrasi.

Bukankah semua tenaga kesehatan baik PNS atau swasta, sama-sama melayani setiap warga negara Indonesia yang sakit?

3. Menyiapkan fasilitas kesehatan bagi mereka tenaga kesehatan yang telah memiliki STR / Surat Tanda Registrasi.

4. Menyiapkan peraturan bahwa Setiap tenaga kesehatan yang memiliki STR / Surat Tanda Registrasi, akan diangkat menjadi PNS.

Indonesia sampai saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan masih belum merata. Tidak perlu bingung atau mengeluarkan dana besar untuk melakukan seleksi penerimaan tenaga kesehatan, bukankah undang undang telah mengatur mengenai STR / Surat Tanda Registrasi? Tidak cukupkah itu digunakan sebagai tolak ukur bahwa seseorang dapat menjadi seorang PNS? kalau begitu untuk apa diadakan peraturan bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki STR / Surat Tanda Registrasi?

Kita terkesan terburu-buru dalam hal memberlakukan Undang Undang mengenai STR / Surat Tanda Registrasi. akan tetapi sistem dan fasilitas tidak mendukung mengenai penerapan dari STR / Surat Tanda Registrasi tersebut.

Other articles you might like;

0 thoughts on “Pentingkah STR / Surat Tanda Registrasi Dipertahankan…?”

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *